pelayanan perizinan. Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional adalah izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. pelayanan perizinan

Peta pola ruang dan Perizinan Banyumas. Perizinan Berusaha T erintegrasi Secara Elektronik. izin; b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan profesi penilai, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya dengan total 48 responden. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana. go. Benchmarking Lembaga Administrasi Negara Politeknik STIA LAN Makassar. Dalam memberikan pelayanan perizinan, kata Hery, belum semua daerah mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jl. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Pelayanan Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PTSP-KLHK) adalah portal online yang menyediakan layanan perizinan lingkungan, informasi legalitas kayu, dan kelestarian hutan. JAKARTA - Ketidakjelasan standar pelayanan di instansi pemerintah menimbulkan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi terkait pelayanan perizinan. OSS RBA terdiri dari 3 (tiga) sub sistem), yaitu subsistem informasi, subsistem pelayanan perizinan dan subsistem pengawasan. Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih. Langkah Pengajuan Izin. Pemikiran Joko Widodo ini kemudian diimplementasikan. Pasal 3 Perizinan meliputi: a. Lengkapi data profil perusahaan. menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; b. Dokumen ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur, dan program kerja bidang yanzin yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis online. Oleh karena itu berbagai upaya internal maupun eksternal dilakukan untuk perbaikan pelayanan kepada calon investor atau pengusaha pengusaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. . Perizinan Pengaduan Dapat memberikan pengaduan melalui layanan yang diberikan disini. A 2023 4 days ago. ABSTRAK: bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan berusaha di Daerah Provinsi Jawa Barat yang cepat, murah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan pengaturan pendelegasian kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan. program pelayanan perizinan berbasis online adalah program inovasi yang baru saja di terapkan di DPMPTSP, dapat terlihat dari 13 indikator yang diteliti. Jalan Balai Kota No 1 | Manado - Sulawesi Utara +62. Tutup. Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinanyang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, secara rinci sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. ” Izin lokasi merupakan izin yang diperlukan pelaku usaha untuk dapat memperoleh tanah/wilayah yang digunakan untuk melangsungkan kegiatan usaha. B-5 Jakarta 12910. Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. PM serta Bidang Pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan PM mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan . DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KARAWANG 60 Terlayani. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang masuk dalam kerangka negara. PP nomor 5. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el. Perlu Anda ketahui, dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang. Rozikin, MAP, 197 Hal + xvii. Izin Mendirikan Bangunan dipersamakan dan diakui sebagai PBG; 8 c. Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. Proses pelayanan perizinan yang Teknis, misalnya dengan menaikkan status terlalu banyak melalui prosedur birokrasi KPT menjadi Badan. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Klik disini untuk mengetahui jenis layanan yang tersedia. COM, YOGYA - Pemda DIY melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY berupaya menghadirkan layanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS. Evaluasi kinerja pelaksana secara periodik dilakukan. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan. 51 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019 INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS): STUDI PADA IZIN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BEKASI Uchaimid Biridlo’i Robby1 dan Wiwin Tarwini2 1;2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FIA. doi: 10. 00 s/d 15. KEDUDUKAN. NOMOR: 800/10/IV/2019. . masyarakat. Sinar Grafika. 8/2023 TAHUN 2023 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Inovasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengajuan dan pemantauan perizinan. . Anda berhak mendapatkan pelayanan (publik) yang baik ( ombudsman ). Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : a. investasi di Indonesia berdasarkan PP No. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah penyelenggaraan Perizinan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berhati-hati dengan memperhatikanpelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu. Kunjungi. Instansi pelayanan perizinan penanaman modal tingkat provinsi, kotamadya, atau kabupaten berkoordinasi melalui SPIPISE dengan dinas (6b, 6c) jika terdapat perizinan dan non-perizinan yang masih dilayani oleh Dinas terkait atau jika terdapat rekomendasi teknis yang dibutuhkan dalam prosesPERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih. 17 (Komplek Pasar Parigii) Parigi 2, Jawa Barat, Indonesia . 24Pendaftaran Permohonan Izin Online. Innovation Program Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan InvestasiPelayanan terkait pengesahan dan pengambilan SK dilakukan pada jam kerja senin - jumat 08. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan,. Kelompok JF Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi: a. 11. Menu Pelayanan. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yangPenyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan . b. Perizinan Non Berusaha. 7. Pengumuman Seleksi PPPK Di Lingkungan Kementerian Kominfo T. Materi pokok : Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaporan, Dan Pendanaan. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, semua pelayanan perizinan berusaha menjadi terintegrasi melalui satu sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online. Tatacara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. 02-06-2022. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Diungkapkan oleh peneliti bahwa temuannya adalah upaya inovasi paket perizinan meningkatkan Kualitas pelayanan di BPPT Sidoarjo, yaitu : Pertama, melalui langkah Abstract. Pelayanan Pelayanan minimun yang disediakan: a. Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kota Depok, seharusnya dipahami oleh Masyarakat Pengguna jasa layanan. 0. Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial: Kebijakan Privasi Kata Kunci : Pelayanan Perizinan Berusaha, DPMPTSP, Online Single Submission. 2 | Laporan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Provinsi Jawa Barat terdiri. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Kami menyadari buku ajar ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan secara konsep, teori, dan. DPMPTSP Kabupaten Banyumas telah melakukan terobosan dalam meningkatkan mutu pelayanan melalui e-government yaitu dengan adanya pendirian mal pelayanan publik sebagai akses masyarakat mengurus berbagai. HR Rasuna Said Kav. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. CC BY-SA 4. Jakarta Sinar Grafika. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Lengkapi data profil perusahaan. Sebagai informasi tambahan, saat ini pemerintah telah menetapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dinilai berdasarkan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Kata Kunci — Izin Mendirikan Bangunan, Tahapan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Unit Pelayanan Terpadu Satu , Atap, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang,. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN 6. Oh ya, aplikasi ini juga tersedia dalam versi mobile di Android dan iOS, loh!dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Izin. 00 WIB. Jika dibandingkan periode yang sama, pada tahun 2019 PNBP SDA perikanan tangkap sampai dengan Juni mencapai 253 Milyar,. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) beserta peraturan pelaksanaanya, apakah berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP, diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya) yang telah berjalan selama ini? Sejalan dengan upaya penataan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan, apabila ketiga aspek harmonisasi yaitu kelembagaan (institusional), aturan yang bersifat instrumental (prosedural), sumber daya manusia dan budaya kerja terdapat keseimbangan dan keserasian, maka akan terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memenuhi. 36 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang. Bisnis. DPMPTSP Sleman adalah situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. 2. IZIN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU merupakanizin yang diberikan kepada rumah sakit untuk melakukan pelayanan kesehatan tertentu berupa radioterapi, ked. Langkah Pengajuan Izin. Vidio Tutorial. penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelayanan Melalui SIMBG 1) Persetujuan Bangunan Gedung d. RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PELAYANAN PERIZINAN perilaku birokrasi perizinan tidak lepas dari cara pandang Pemda yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan RESTRUKTURISASI DAN REVITALISASI PERIZINAN efek bureaucratism merupakan sisi buruk administrasi pemerintahan yang senantiasa. Syifa Al-Huzni, Yoghi Arief Susanto Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi di Indonesia 102 Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Masyarakat Pembuat Izin pada Unit Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang izinnya telah selesai dan di survei saat pengambilan izin. Kepala DPPM DIY Agus Priono mengatakan, pelayanan publik terutama perizinan harus memiliki inovasi. menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; b. Lokasi. bahwa Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal perluPERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian: Unduh:. SIAP BOSS. Peraturan Daerah Nomor 42 tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemerikasaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum Download. Akun perusahaan menggunakan alamat email resmi perusahaan. “Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu” oleh Edy Darmawan yang disampaikan dalam Seminar Nasional “Hukum Perizinan dan Kesejahteraan Sosial” FH UMS 24 Desember 2015, konsep pelayanan terpadu satu pintu dibentuk untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan maupun non perizinan. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Unsur-unsur Perizinan Berdasarkan pengertian perizinan terdapat beberapa unsur-unsur dalam perizinan, seperti : pertama, instrument yuridis; kedua, peraturan perundang-33 Ibid. Gedung Graha Edhi Praja Lt. T. Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan layanan baik Perizinan maupun nonperizinan yaitu dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP. Adapun dokumen fisik pelayanan perizinan akan disimpan dalam lemari arsip yang terkendali. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dengan ini kami sampaikan. 1. 10. IPLKDP. A. PTSP-KLHK memudahkan pengguna untuk mengurus perizinan, melihat status permohonan, dan mengakses data terkait. Situs ini juga memberikan akses ke SINOM PERIZINAN SLEMAN, aplikasi online untuk mengurus perizinan di Kabupaten Sleman. “Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Mengenal KKPR: Instrumen Pengganti Izin Lokasi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja “Pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan persyaratan dasar perizinan berusaha. Judul. Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional MINERBA. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Izin Usaha adalah salah satu fungsi peraturan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal izin usaha yang akan diberikan kepada pihak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mendukung tujuan itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. Terse-lenggaranya pelayanan perizinan yang baik akan menjadidriving force bagi kemajuan ekonomi daerah. Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma,. (2) Perizinan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TDUP dan IUJK badan usaha. PAN No. Klik Menu. Lengkapi data profil. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran. Puspasari saat mengikuti r apat koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik pada kementerian/lembaga wilayah II, Selasa (19/05). Permen LHK No. 27-05-2022. Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal-Hal. ABSTRAK: a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, semua pelayanan perizinan berusaha menjadi terintegrasi melalui satu sistem Perizinan Berusaha Secara Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yangkualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif, dan efisien, serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan. Sesuai dengan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon sebagai Daerah Investasi Terdepan di Wilayah III Jawa Barat Tahun 2019,. Mal Pelayanan Publik. PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan b. MyPERIZINAN, PERIZINAN, DPM-PTSP Kabupaten Tanah Bumbu. Antusiasme peserta sosialisasi sangat terasa, dengan banyaknya pertanyaan dari peserta terkait perizinan, mulai dari izin sumur baru, perpanjangan izin, hingga. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019. Pelayanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dilakukan oleh personel yang kompeten mempunyai pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang baik dan bertanggung jawab. Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan; dan b. Jl. memberikan pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Labuhanbatu Utara. TENTANG DATABASE PERATURAN. Adapun pelaksanaan survei dilakukan secara swakelola bekerjasama dengan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyempurnaan regulasi dituangan dalam bentuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur. Sistem Infomasi Pelayanan Satu Pintu (SIMTU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang dikembangkan terdiri dari tiga titik pelayanan yaitu back office , front office dan kios informasi. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan profesi akuntansi dengan total 24 responden; dan 2. PERAN PTSP DALAM PENINGKATAN dilakukan secara terpadu dalam satu PELAYANAN PERIZINAN tempat, dengan menganut prinsip Seperti yang telah diuraikan kesederhanaan. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau. 8. Arif mengatakan bahwa terdapat delapan bentuk pelayanan perizinan sub sektor minerba sesuai yang diatur dalam UU Ciptaker, UU Minerba, dan PP 5 Tahun 2021.